Kebakaran hutan Kalimantan: penyebab, dampak satwa, cara lapor

Kebakaran hutan 2026: di mana saja dan berapa hektare?

Musim karhutla 2026 datang bersama El Nino yang kuat. Akhir Juli 2026, BMKG menyatakan El Nino sudah aktif dan berpotensi sangat kuat, dengan risiko karhutla meningkat sejak Juli dan memuncak pada Agustus–September. Lima provinsi prioritas pemantauan adalah Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Menurut data resmi SiPongi Kementerian Kehutanan, luas indikasi karhutla nasional pada Januari–Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare, 47 persen lebih luas daripada periode yang sama tahun 2019 dan 80 persen lebih luas daripada 2023. Sekitar 57 persen berada di kawasan hutan dan 43 persen di area penggunaan lain. Hingga Juli, area terbakar terluas ada di Kalimantan Barat (38.310,86 hektare); Riau mencatat 15.738,92 hektare dan Kalimantan Tengah 7.634,46 hektare. Per 1 Oktober 2026, rekap SiPongi baru memuat data sampai Juli, jadi luas resmi Agustus dan September belum tersedia.

Api dan asap terpekat pada Agustus–September terkonsentrasi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, wilayah yang juga menjadi habitat orangutan liar. Pada 2 September 2026 kualitas udara di sebagian kedua provinsi masuk kategori Sangat Tidak Sehat, dan jarak pandang di Pontianak sempat turun hingga sekitar 200 meter. ASEAN menetapkan Regional Alert Level 3 pada 26 Agustus, dan pada 5 September Kementerian Luar Negeri menyebut asap telah mencapai Sabah dan Sarawak, Singapura, Brunei Darussalam, serta Filipina termasuk Manila.

Dasar informasi: BMKG (29 Juli 2026): BMKG perkuat antisipasi dampak El Nino 2026, fokus jaga ketersediaan air dan cegah karhutla ↗ · SiPongi+ Kementerian Kehutanan: Indikasi luas kebakaran hutan dan lahan per provinsi ↗ · Kementerian Kehutanan (13 Agustus 2026): Menhut: karhutla perlu diantisipasi, dampaknya terhadap masyarakat harus diminimalkan ↗ · SiPongi+ Kementerian Kehutanan: data rekapitulasi luas karhutla per provinsi 2015–2026 (data resmi di balik halaman Indikasi Luas Kebakaran) ↗ · Kementerian Kehutanan, Siaran Pers SP.482/HKLN/09/2026 (3 September 2026): Riau zero hotspot, Kemenhut terus perkuat pengendalian karhutla Kalimantan ↗ · Erb et al. (2018), Wildfire smoke impacts activity and energetics of wild Bornean orangutans, Scientific Reports 8:7606 ↗ · ABC News (4 September 2026): Indonesia battling wildfires as smoke haze spreads as far as the Philippines ↗ · ANTARA (7 September 2026): Indonesia’s 2026 fire season strains ASEAN haze response ↗

Apa penyebab kebakaran hutan di Kalimantan?

Sebagian besar karhutla di Indonesia bermula dari aktivitas manusia. BMKG menjelaskan bahwa El Nino yang kuat membuat sebagian besar wilayah kekeringan, tetapi api tetap membutuhkan sumber penyulut seperti aktivitas manusia, dan para ahli menyebut kebakaran 2026 terutama disebabkan aktivitas manusia. Secara global pun, WHO memperkirakan 80–95 persen kebakaran hutan dinyalakan manusia.

Api dipakai karena murah. Bank Dunia mencatat kebakaran 2015 digunakan untuk menyiapkan lahan pertanian dan mendapatkan lahan dengan murah, lalu meluas tak terkendali didorong kekeringan dan El Nino karena tidak ada pembakaran terkendali maupun penegakan hukum yang memadai. Penelitian di Kalimantan Tengah menemukan kebakaran di sana terutama didorong praktik tebas-bakar, ditambah penggunaan api untuk membuka area memancing dan dalam konflik lahan.

Pada 2026 polanya serupa. Kementerian Kehutanan menguraikan beberapa dugaan penyebab, antara lain lahan yang dijual secara ilegal lalu dibakar untuk kebun sawit, serta api untuk membuka lahan pembangunan jalan. Kementerian Lingkungan Hidup, yang menyegel 57 perusahaan di Sumatra dan Kalimantan, mencatat 95 persen lokasi terbakar di areal mereka adalah kebun sawit dan hampir 5 persen kebun tebu.

Mengapa terulang hampir setiap tahun? Pembakaran berulang membuat lanskap makin mudah terbakar, dan kekeringan akibat El Nino yang kuat memperparahnya. Untuk 2026, BMKG memprediksi kemarau lebih kering dan lebih panjang dari biasanya, dengan El Nino bertahan hingga awal 2027.

Dasar informasi: ABC News (4 September 2026): Indonesia battling wildfires as smoke haze spreads as far as the Philippines ↗ · WHO fact sheet: Wildfires (31 July 2026) ↗ · World Bank (2016), The Cost of Fire: An Economic Analysis of Indonesia’s 2015 Fire Crisis ↗ · Harrison et al. (2024), Impacts of fire and prospects for recovery in a tropical peat forest ecosystem, PNAS 121:e2307216121 ↗ · Katadata (30 September 2026): KLH segel 57 entitas usaha imbas karhutla ↗ · Erb et al. (2018), Wildfire smoke impacts activity and energetics of wild Bornean orangutans, Scientific Reports 8:7606 ↗ · BMKG, siaran pers (10 Juni 2026): Puncak musim kemarau Agustus 2026, perkuat kesiapan hadapi dampak El Nino ↗

Mengapa kebakaran lahan gambut sulit dipadamkan?

Gambut yang basah tidak mudah terbakar; karena itu BMKG memakai operasi modifikasi cuaca agar muka air tetap normal dan gambut tetap jenuh basah. Masalahnya, selama beberapa dekade hutan rawa gambut ditebang dan dikeringkan untuk pertanian, dan kanal drainase serta irigasi mengubah tata air sehingga gambut makin rentan terbakar. Bank Dunia mencatat pengeringan dan alih fungsi gambut, terutama untuk sawit, memperparah kabut asap.

Gambut kering mudah menyala dan apinya bisa menjalar di bawah permukaan tanpa terlihat, lalu muncul di tempat tak terduga. Api gambut dapat membara berhari-hari hingga berbulan-bulan sampai dipadamkan manusia atau hujan. Karena itu tim darat sangat penting untuk menemukan, memadamkan, dan mendinginkan api; bom air dan modifikasi cuaca hanya mendukung.

Pembakaran gambut yang tidak sempurna menghasilkan lebih banyak emisi dan partikel. Pada 2015, sekitar 33 persen area yang terbakar adalah gambut, dan kabut asapnya menyelimuti sebagian Indonesia dan kawasan sekitarnya.

Gambut juga soal penghidupan: menurut Kepala BRIN, 41 juta orang hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut. Para ahli yang bertemu Presiden pada September 2026 mengusulkan antara lain injeksi air, pompa air yang dikelola desa, dan sumber penghasilan alternatif seperti sagu.

Dasar informasi: BMKG (29 Juli 2026): BMKG perkuat antisipasi dampak El Nino 2026, fokus jaga ketersediaan air dan cegah karhutla ↗ · Erb et al. (2018), Wildfire smoke impacts activity and energetics of wild Bornean orangutans, Scientific Reports 8:7606 ↗ · Orangutan Population and Habitat Viability Assessment 2016, final report (Kementerian LHK dan IUCN SSC CPSG) ↗ · World Bank (2016), The Cost of Fire: An Economic Analysis of Indonesia’s 2015 Fire Crisis ↗ · Harrison et al. (2024), Impacts of fire and prospects for recovery in a tropical peat forest ecosystem, PNAS 121:e2307216121 ↗ · ANTARA (7 September 2026): Indonesia’s 2026 fire season strains ASEAN haze response ↗ · Kementerian Kehutanan (13 Agustus 2026): Menhut: karhutla perlu diantisipasi, dampaknya terhadap masyarakat harus diminimalkan ↗ · ANTARA (24 September 2026): Menhut jelaskan Badan Pengelola Gambut langsung di bawah Presiden ↗

Kebakaran hutan 2015, 2019, dan 2023: seberapa besar?

Data SiPongi Kementerian Kehutanan menunjukkan tiga musim besar sejak 2015. Luas indikasi karhutla nasional mencapai 2.611.411 hektare pada 2015, 1.649.258 hektare pada 2019, dan 1.161.193 hektare pada 2023. Pada tahun-tahun lain antara 2016 dan 2025, luasnya berkisar sekitar 165 ribu hingga 529 ribu hektare per tahun.

Provinsi bergambut di Sumatra dan Kalimantan menanggung beban terbesar. Pada 2015, Sumatera Selatan (646.299 hektare) dan Kalimantan Tengah (583.833 hektare) mencatat area terbakar terluas, dan urutan itu terulang pada 2019 (336.798 dan 317.749 hektare). Pada 2023, Kalimantan Selatan (190.395 hektare) dan Kalimantan Tengah (165.896 hektare) berada di posisi teratas.

Kebakaran 2015 adalah bencana lingkungan sekaligus ekonomi. Bank Dunia memperkirakan kerugiannya bagi Indonesia mencapai 16,1 miliar dolar AS (Rp221 triliun). Kebakaran gambut tahun itu juga tercatat sebagai aktivitas api dan polusi asap terparah sejak sistem satelit pengamatan Bumi NASA mulai mengamati pada awal 2000-an.

Dasar informasi: SiPongi+ Kementerian Kehutanan: data rekapitulasi luas karhutla per provinsi 2015–2026 (data resmi di balik halaman Indikasi Luas Kebakaran) ↗ · Kementerian Sekretariat Negara (24 September 2026): Presiden putuskan bentuk BPGMN, perkuat pencegahan karhutla dari desa ↗ · World Bank (2016), The Cost of Fire: An Economic Analysis of Indonesia’s 2015 Fire Crisis ↗ · Erb et al. (2018), Wildfire smoke impacts activity and energetics of wild Bornean orangutans, Scientific Reports 8:7606 ↗

Apa dampak kebakaran hutan bagi hewan?

Api membunuh dan melukai satwa secara langsung, dan asapnya bisa membunuh secara tidak langsung. Kajian populasi orangutan 2016 menyebut kebakaran juga menghancurkan dan memecah habitat serta menurunkan daya dukung hutan; sebagian individu yang selamat mengalami cedera yang melemahkan.

Asap saja sudah berbahaya. Di hutan rawa gambut Tuanan, Kalimantan Tengah, orangutan jantan lebih banyak beristirahat, mengurangi jarak jelajah, dan membakar cadangan lemak setelah periode asap 2015. Selama asap pekat mereka juga lebih jarang bersuara dan kualitas suaranya menurun, perubahan yang sebagian besar bertahan dua bulan setelah asap hilang.

Kerusakan ekosistem bertahan lama. Data 16 tahun dari Taman Nasional Sebangau menunjukkan struktur habitat, kerapatan pohon, dan tutupan tajuk di hutan terbakar turun 58–98 persen. Kebakaran besar menjatuhkan populasi ikan bernilai ekonomi dalam 3 bulan dan menurunkan keberadaan satwa vertebrata terancam selama 9 bulan.

Pada 2026 korbannya terlihat langsung. Tim Manggala Agni di Ketapang menemukan trenggiling mati di lokasi kebakaran dan menyebut ular sebagai satwa yang paling banyak ditemukan mati (22 Agustus). Awal September, BKSDA Kalimantan Barat mengonfirmasi kematian orangutan jantan dewasa yang ditemukan lemas di kebun sawit dekat area kebakaran; perubahan pada paru-parunya diduga terkait paparan asap. Angka evakuasi hanya mencatat satwa yang diselamatkan, bukan yang mati atau tidak ditemukan.

Satwa yang lolos sering terdesak ke kebun dan permukiman karena hutannya habis terbakar. Kajian translokasi orangutan 2005–2022 mencatat 127 dari 743 penangkapan (17 persen) menyebut kebakaran hutan. Di Sumatra, inti populasi orangutan Sumatera mencakup rawa gambut Tripa dan Trumon-Singkil, tipe hutan yang sangat rentan terbakar.

Dasar informasi: Orangutan Population and Habitat Viability Assessment 2016, final report (Kementerian LHK dan IUCN SSC CPSG) ↗ · Erb et al. (2018), Wildfire smoke impacts activity and energetics of wild Bornean orangutans, Scientific Reports 8:7606 ↗ · Erb et al. (2023), Wildfire smoke linked to vocal changes in wild Bornean orangutans, iScience 26:107088 ↗ · Harrison et al. (2024), Impacts of fire and prospects for recovery in a tropical peat forest ecosystem, PNAS 121:e2307216121 ↗ · detikTravel/ANTARA (22 Agustus 2026): Karhutla mengancam satwa, ular dan trenggiling ditemukan mati di Kalbar ↗ · Katadata (3 September 2026): Orangutan Sempurna tewas, paru-paru rusak diduga akibat menghirup asap karhutla ↗ · Katadata (11 September 2026): BKSDA Kalbar evakuasi 24 satwa liar terdampak karhutla ↗ · Kementerian Kehutanan, Siaran Pers SP.534/HKLN/09/2026 (17 September 2026): Upaya serius Kemenhut rescue satwa liar terdampak karhutla ↗ · Outcomes of orangutan wild-to-wild translocations reveal conservation and welfare risks (2025), PLOS ONE ↗

Bagaimana satwa korban kebakaran hutan diselamatkan?

Penyelamatan satwa liar dilakukan Balai KSDA (BKSDA) Kementerian Kehutanan bersama mitra dan warga. Permen LHK 17/2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa mengatur penyelamatan satwa terancam punah yang habitatnya menyempit, terisolasi, atau rusak karena bencana alam maupun kegiatan manusia, termasuk satwa yang terdampak bencana.

Skalanya pada 2026 besar. Hingga 17 September, BKSDA Kalimantan Barat mencatat 23 orangutan dievakuasi, ditambah 9 trenggiling, 3 kukang, 1 bekantan, 1 musang, dan 1 lutung kelabu. Di Palangka Raya, tim gabungan pada 25–26 September menyelamatkan orangutan betina berusia sekitar empat tahun yang bertahan di atas pohon dengan luka bakar di kedua tangan dan kakinya.

Petugas mengamankan satwa, memeriksa kesehatannya, lalu memindahkannya ke hutan yang aman atau ke pusat rehabilitasi untuk dirawat. Pelepasliaran bisa ditunda sampai cuaca membaik dan hutan dipastikan aman dari titik api.

Memindahkan satwa bukan solusi otomatis. Pedoman IUCN menuntut translokasi konservasi memberi manfaat konservasi yang terukur dan mengelola risiko penyakit, dan kajian orangutan menyarankan translokasi dari alam ke alam hanya dalam keadaan luar biasa, disertai pemantauan setelah pelepasan. Mencegah api dan menjaga hutan yang tersisa jauh lebih penting daripada penyelamatan.

Dasar informasi: Permen LHK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa (JDIH BPK) ↗ · Kementerian Kehutanan, Siaran Pers SP.534/HKLN/09/2026 (17 September 2026): Upaya serius Kemenhut rescue satwa liar terdampak karhutla ↗ · ANTARA (30 September 2026): Tim gabungan evakuasi orang utan dari lokasi karhutla di Palangka Raya ↗ · Katadata (3 September 2026): Orangutan Sempurna tewas, paru-paru rusak diduga akibat menghirup asap karhutla ↗ · IUCN/SSC (2013), Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations, version 1.0 ↗ · Outcomes of orangutan wild-to-wild translocations reveal conservation and welfare risks (2025), PLOS ONE ↗

Apa dampak kabut asap bagi kesehatan?

Asap karhutla mengandung partikel halus PM2,5 yang dapat masuk ke saluran pernapasan dan meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA); menurut WHO, sekitar 90 persen massa partikel dari kebakaran hutan berukuran PM2,5. Asap juga mengandung karbon monoksida, gas beracun yang mengurangi oksigen ke jantung dan otak. Kelompok paling rentan adalah anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang dengan riwayat asma atau penyakit paru.

Per 21 Agustus 2026, Kementerian Kesehatan mencatat karhutla di 87 kabupaten/kota di tujuh provinsi, dengan sekitar 3 juta jiwa di 37 kabupaten/kota terpapar langsung kabut asap. Hingga 16 September 2026 tercatat lebih dari 151 ribu kasus ISPA, dan Kemenkes menyiagakan 1.898 tenaga kesehatan. Asap juga melintasi batas negara: kualitas udara Manila mencapai tingkat sangat tidak sehat pada 30 Agustus–2 September 2026.

Anjuran Kemenkes: gunakan masker saat kualitas udara memburuk, batasi aktivitas di luar ruangan, dan periksa indeks kualitas udara lewat aplikasi resmi. Jika muncul sesak napas, batuk menetap, nyeri dada, atau iritasi mata berat, segera ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Halo Kemenkes dapat dihubungi di 1500-567. Halaman ini tidak memberi saran obat; ikuti petunjuk tenaga kesehatan.

Dasar informasi: Kementerian Kesehatan (21 Agustus 2026): Menkes: pakai masker dan pantau kualitas udara untuk cegah dampak asap karhutla ↗ · WHO fact sheet: Wildfires (31 July 2026) ↗ · Erb et al. (2018), Wildfire smoke impacts activity and energetics of wild Bornean orangutans, Scientific Reports 8:7606 ↗ · ANTARA (21 September 2026): Kemenkes kirim 1.898 nakes respons 151 ribu ISPA akibat karhutla ↗ · ABC News (4 September 2026): Indonesia battling wildfires as smoke haze spreads as far as the Philippines ↗

Apa sanksi membakar hutan dan lahan?

Membuka lahan dengan cara membakar dilarang. UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah UU Cipta Kerja, melarang setiap orang membuka lahan dengan membakar (Pasal 69 ayat (1) huruf h). Pengecualian kearifan lokal sangat sempit: paling luas 2 hektare per kepala keluarga, untuk tanaman varietas lokal, dan dikelilingi sekat bakar. Pengecualian ini bukan dasar hukum bagi perusahaan untuk membuka lahan skala usaha.

Ancaman pidananya ada di Pasal 108. Versi awal UU 32/2009 memuat penjara minimum 3 tahun; sejak 2 Januari 2026, lampiran UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana menetapkannya menjadi penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar menurut KUHP. Kementerian Lingkungan Hidup juga dapat menjatuhkan sanksi administratif dan menempuh jalur perdata.

UU 39/2014 tentang Perkebunan Pasal 56 melarang pelaku usaha perkebunan membuka atau mengolah lahan dengan membakar dan mewajibkan mereka memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran. Ancamannya penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak kategori VI (Rp2 miliar); bagi korporasi, denda maksimum ditambah sepertiga. UU Kehutanan, sebagaimana diubah UU Cipta Kerja, juga melarang membakar hutan.

Satwa yang terdampak juga dilindungi hukum. UU 5/1990 sebagaimana diubah UU 32/2024 melarang pembakaran di Kawasan Suaka Alam (Pasal 19 ayat (2)) serta melarang memburu, menangkap, melukai, membunuh, memiliki, atau memelihara satwa dilindungi (Pasal 21 ayat (2) huruf a). Orangutan Kalimantan, orangutan Sumatera, trenggiling, bekantan, dan lutung kelabu tercantum dalam lampiran P.106/2018 sebagai satwa dilindungi, jadi tidak boleh ditangkap atau dipelihara meski ditemukan lari dari api. Menyakiti hewan apa pun tanpa tujuan yang patut adalah penganiayaan hewan menurut KUHP Pasal 337 (berlaku sejak 2 Januari 2026), dan UU 41/2014 Pasal 66A juga melarang penganiayaan hewan.

Dasar informasi: UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (JDIH BPK) ↗ · JDIH Kabupaten Sukoharjo: Hukumnya membakar hutan untuk membuka lahan ↗ · JDIH BPK: metadata UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana ↗ · JDIH BPK: metadata UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) ↗ · Katadata (30 September 2026): KLH segel 57 entitas usaha imbas karhutla ↗ · UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (JDIH BPK) ↗ · UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (JDIH BPK) ↗ · Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (JDIH Kementerian Kehutanan) ↗ · UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (JDIH BPK) ↗

Apa yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mencegah karhutla?

Garda depan pemadaman adalah Manggala Agni, brigade pengendalian kebakaran hutan Kementerian Kehutanan yang dibentuk sejak 2002 untuk pencegahan, pemadaman, dan penanganan pascakebakaran. Di desa ada Masyarakat Peduli Api (MPA), warga sukarela yang dilatih atau dibekali untuk membantu pengendalian karhutla. Awal September 2026, operasi gabungan melibatkan Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, MPA, swasta, dan pemerintah daerah, didukung 53 armada udara.

Restorasi gambut dimulai oleh Badan Restorasi Gambut (2016), lalu Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang ditugasi merestorasi sekitar 1,2 juta hektare gambut dalam empat tahun. Masa tugas BRGM berakhir 31 Desember 2024 dan tata kelola gambut kemudian berada di bawah Kementerian Kehutanan. Pada 24 September 2026 Presiden memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan karhutla di enam provinsi bergambut, dengan pendekatan berbasis desa termasuk melalui MPA.

Penegakan hukum 2026 juga meningkat. Hingga 29 September Polri menangani 341 laporan polisi dan menetapkan 196 tersangka perorangan, lalu empat korporasi menjadi tersangka hingga 30 September. Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada 26 subjek hukum terkait kebakaran sekitar 10.959 hektare, termasuk mencabut izin lima perusahaan pada 21 September. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel 57 perusahaan di Sumatra dan Kalimantan.

Dasar informasi: Ditjen Gakkum Kehutanan: Kemenhut perkuat kapasitas Manggala Agni untuk kendalikan kebakaran hutan ↗ · Permen LHK No. P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (JDIH BPK) ↗ · Kementerian Kehutanan, Siaran Pers SP.482/HKLN/09/2026 (3 September 2026): Riau zero hotspot, Kemenhut terus perkuat pengendalian karhutla Kalimantan ↗ · Perpres No. 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (JDIH BPK) ↗ · ANTARA (24 September 2026): Menhut jelaskan Badan Pengelola Gambut langsung di bawah Presiden ↗ · Kementerian Sekretariat Negara (24 September 2026): Presiden putuskan bentuk BPGMN, perkuat pencegahan karhutla dari desa ↗ · VIVA (29 September 2026): 341 kasus karhutla diusut, 196 orang jadi tersangka ↗ · RRI (1 Oktober 2026): Bareskrim Polri tetapkan empat korporasi jadi tersangka karhutla ↗ · Periskop (29 September 2026): Karhutla 10.958 hektare, Kemenhut cabut 5 PBPH dan bekukan 13 izin ↗ · Kementerian Kehutanan, Siaran Pers SP.544/HKLN/09/2026 (21 September 2026): Menhut kembali cabut izin 5 perusahaan terkait karhutla ↗ · Katadata (30 September 2026): KLH segel 57 entitas usaha imbas karhutla ↗

Bagaimana cara melaporkan kebakaran hutan dan satwa terdampak?

Jika melihat asap, titik api, atau tanda kebakaran, laporkan sedini mungkin ke Posko Karhutla Kementerian Kehutanan: telepon 021-5704618, WhatsApp +62 8131-00-35000, atau email posko.karhutla@kehutanan.go.id. Anda juga bisa menghubungi call center Daerah Operasi (Daops) Manggala Agni terdekat, yang melayani pemadaman 24 jam tanpa biaya. Sertakan identitas pelapor, titik koordinat, dan foto atau video bila aman diambil.

Bila orang atau rumah terancam, hubungi 112, nomor tunggal panggilan darurat untuk kebakaran dan bencana alam yang diselenggarakan di tingkat nasional dan daerah. Dugaan pembakaran sengaja juga bisa dilaporkan ke Call Center Polri 110. Jangan masuk ke area kebakaran atau memadamkan api sendiri.

Jika menemukan orangutan atau satwa liar lain yang terdampak, jangan menangkap, mengevakuasi, atau memeliharanya sendiri. Kementerian Kehutanan meminta warga menghubungi petugas, menyebutkan lokasi dengan jelas, menjelaskan kondisi satwa, mendokumentasikan bila aman, lalu menyerahkan penanganan kepada petugas. Call center penyelamatan satwa liar 24 jam: BKSDA Kalimantan Barat 0811-577-6767, BKSDA Kalimantan Tengah 0811-5218-500, dan BKSDA Kalimantan Timur 0821-1333-8181. Di provinsi lain, hubungi BKSDA setempat.

Untuk keluhan kesehatan akibat asap, hubungi Halo Kemenkes 1500-567 atau datangi puskesmas. Perkembangan titik panas dan luas kebakaran dipublikasikan di SiPongi+ (sipongi.gakkum.kehutanan.go.id).

Dasar informasi: Kementerian Kehutanan, Siaran Pers SP.501/HKLN/09/2026 (7 September 2026): Cek informasi terbaru karhutla Kemenhut ↗ · Ditjen Gakkum Kehutanan: Mekanisme pelaporan kejadian kebakaran hutan dan lahan, Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera ↗ · Permenkominfo No. 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (JDIH BPK) ↗ · Website resmi Polri ↗ · Kementerian Kehutanan, Siaran Pers SP.534/HKLN/09/2026 (17 September 2026): Upaya serius Kemenhut rescue satwa liar terdampak karhutla ↗ · Katadata (11 September 2026): BKSDA Kalbar evakuasi 24 satwa liar terdampak karhutla ↗ · RRI (6 September 2026): Tangani dampak karhutla, Kemenhut perkuat call center penyelamatan satwa ↗ · Kementerian Kesehatan (21 Agustus 2026): Menkes: pakai masker dan pantau kualitas udara untuk cegah dampak asap karhutla ↗

Linimasa

1. 1997 Kebakaran 1997 tercatat sebagai kebakaran paling dahsyat di Indonesia hingga saat itu. sumber ↗
2. 2002 Brigade pengendalian kebakaran hutan Manggala Agni dibentuk. sumber ↗
3. 2009-10 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan. sumber ↗
4. 2014-10 UU 39/2014 tentang Perkebunan ditetapkan. sumber ↗
5. 2015 Musim terparah dalam data SiPongi: 2.611.411 hektare terbakar. sumber ↗
6. 2015 Bank Dunia memperkirakan kerugian kebakaran 2015 bagi Indonesia sebesar 16,1 miliar dolar AS. sumber ↗
7. 2016-03 Permen LHK P.32/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ditetapkan. sumber ↗
8. 2019 Karhutla nasional mencapai 1.649.258 hektare. sumber ↗
9. 2020-12 Perpres 120/2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) ditetapkan. sumber ↗
10. 2023 Karhutla nasional mencapai 1.161.193 hektare. sumber ↗
11. 2024-12 Masa tugas BRGM berakhir pada 31 Desember 2024. sumber ↗
12. 2026-01 UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana berlaku pada 2 Januari 2026. sumber ↗
13. 2026-07 BMKG menyatakan El Nino 2026 sudah masuk kategori kuat. sumber ↗
14. 2026-08 Kemenkes: sekitar 3 juta jiwa di 37 kabupaten/kota terpapar langsung kabut asap (21 Agustus). sumber ↗
15. 2026-08 ASEAN menetapkan Regional Alert Level 3 untuk asap lintas batas (26 Agustus). sumber ↗
16. 2026-09 BKSDA Kalimantan Barat mencatat 23 orangutan dan 16 satwa lain dievakuasi dari lokasi karhutla (17 September). sumber ↗
17. 2026-09 Kementerian Kehutanan mencabut izin lima perusahaan terkait karhutla (21 September). sumber ↗
18. 2026-09 Presiden memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) (24 September). sumber ↗
19. 2026-09 Polri menetapkan 196 tersangka perorangan kasus karhutla (29 September). sumber ↗
20. 2026-09 Bareskrim Polri menetapkan empat korporasi sebagai tersangka karhutla (hingga 30 September). sumber ↗

Pertanyaan umum

Hewan yang terkait

Mamalia

Kalimantan

Orangutan Kalimantan

Pongo pygmaeus

Kera besar penghuni hutan Borneo, termasuk rawa gambut Kalimantan. Keragaman populasi dan hubungan antarhabitat penting untuk memahami konservasinya.

Mamalia

Sumatera bagian utara

Orangutan Sumatera

Pongo abelii

Kera besar penghuni tajuk hutan Sumatera bagian utara. Kelangsungan hidupnya bergantung pada hutan yang terhubung, regenerasi pohon, dan hubungan aman dengan manusia.

Mamalia

Sumatera, Jawa, dan Kalimantan

Trenggiling Sunda

Manis javanica

Mamalia bersisik pemakan semut dan rayap yang terancam perdagangan ilegal. Kebiasaan memanjat dan bersembunyi membuat pengamatan langsungnya sulit.

Mamalia

Kalimantan

Bekantan

Nasalis larvatus

Primata endemik Borneo dengan hubungan erat pada hutan tepi sungai, mangrove, dan rawa. Hidung besar jantan hanyalah satu bagian dari adaptasinya yang khas.

Mamalia

Catatan: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah

Lutung Kelabu

Trachypithecus cristatus

Lutung Kelabu (Trachypithecus cristatus). Lutung kelabu banyak memakai hutan pesisir, mangrove, dan tepi sungai; keberadaan di satu kawasan tidak memastikan populasi di seluruh Borneo atau Sumatra.

Mamalia

Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau sekitarnya; introduksi di Sulawesi dan Maluku

Musang tenggalung

Viverra tangalunga

Musang tenggalung (Viverra tangalunga) adalah musang darat bertotol hitam dengan ekor belang hitam-putih, umum di hutan Sumatera dan Kalimantan.

Sumber dan referensi

1. SiPongi+ Kementerian Kehutanan: Indikasi luas kebakaran hutan dan lahan per provinsi ↗
2. SiPongi+ Kementerian Kehutanan: data rekapitulasi luas karhutla per provinsi 2015–2026 (data resmi di balik halaman Indikasi Luas Kebakaran) ↗
3. Kementerian Kehutanan, Siaran Pers SP.534/HKLN/09/2026 (17 September 2026): Upaya serius Kemenhut rescue satwa liar terdampak karhutla ↗
4. ANTARA (21 September 2026): Kemenkes kirim 1.898 nakes respons 151 ribu ISPA akibat karhutla ↗
5. JDIH Kabupaten Sukoharjo: Hukumnya membakar hutan untuk membuka lahan ↗
6. Orangutan Population and Habitat Viability Assessment 2016, final report (Kementerian LHK dan IUCN SSC CPSG) ↗
7. Kementerian Kehutanan, Siaran Pers SP.501/HKLN/09/2026 (7 September 2026): Cek informasi terbaru karhutla Kemenhut ↗
8. BMKG (29 Juli 2026): BMKG perkuat antisipasi dampak El Nino 2026, fokus jaga ketersediaan air dan cegah karhutla ↗
9. Kementerian Kehutanan (13 Agustus 2026): Menhut: karhutla perlu diantisipasi, dampaknya terhadap masyarakat harus diminimalkan ↗
10. Kementerian Kehutanan, Siaran Pers SP.482/HKLN/09/2026 (3 September 2026): Riau zero hotspot, Kemenhut terus perkuat pengendalian karhutla Kalimantan ↗
11. Erb et al. (2018), Wildfire smoke impacts activity and energetics of wild Bornean orangutans, Scientific Reports 8:7606 ↗
12. ABC News (4 September 2026): Indonesia battling wildfires as smoke haze spreads as far as the Philippines ↗
13. ANTARA (7 September 2026): Indonesia’s 2026 fire season strains ASEAN haze response ↗
14. WHO fact sheet: Wildfires (31 July 2026) ↗
15. World Bank (2016), The Cost of Fire: An Economic Analysis of Indonesia’s 2015 Fire Crisis ↗
16. Harrison et al. (2024), Impacts of fire and prospects for recovery in a tropical peat forest ecosystem, PNAS 121:e2307216121 ↗
17. Katadata (30 September 2026): KLH segel 57 entitas usaha imbas karhutla ↗
18. BMKG, siaran pers (10 Juni 2026): Puncak musim kemarau Agustus 2026, perkuat kesiapan hadapi dampak El Nino ↗
19. ANTARA (24 September 2026): Menhut jelaskan Badan Pengelola Gambut langsung di bawah Presiden ↗
20. Kementerian Sekretariat Negara (24 September 2026): Presiden putuskan bentuk BPGMN, perkuat pencegahan karhutla dari desa ↗
21. Erb et al. (2023), Wildfire smoke linked to vocal changes in wild Bornean orangutans, iScience 26:107088 ↗
22. detikTravel/ANTARA (22 Agustus 2026): Karhutla mengancam satwa, ular dan trenggiling ditemukan mati di Kalbar ↗
23. Katadata (3 September 2026): Orangutan Sempurna tewas, paru-paru rusak diduga akibat menghirup asap karhutla ↗
24. Katadata (11 September 2026): BKSDA Kalbar evakuasi 24 satwa liar terdampak karhutla ↗
25. Outcomes of orangutan wild-to-wild translocations reveal conservation and welfare risks (2025), PLOS ONE ↗
26. Permen LHK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa (JDIH BPK) ↗
27. ANTARA (30 September 2026): Tim gabungan evakuasi orang utan dari lokasi karhutla di Palangka Raya ↗
28. IUCN/SSC (2013), Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations, version 1.0 ↗
29. Kementerian Kesehatan (21 Agustus 2026): Menkes: pakai masker dan pantau kualitas udara untuk cegah dampak asap karhutla ↗
30. JDIH BPK: metadata UU No. 32 Tahun 2009 ↗
31. JDIH BPK: metadata UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana ↗
32. JDIH BPK: metadata UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) ↗
33. JDIH BPK: metadata UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ↗
34. UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (JDIH BPK) ↗
35. Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (JDIH Kementerian Kehutanan) ↗
36. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (JDIH BPK) ↗
37. Ditjen Gakkum Kehutanan: Kemenhut perkuat kapasitas Manggala Agni untuk kendalikan kebakaran hutan ↗
38. JDIH BPK: metadata Permen LHK No. 32 Tahun 2016 ↗
39. Perpres No. 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (JDIH BPK) ↗
40. VIVA (29 September 2026): 341 kasus karhutla diusut, 196 orang jadi tersangka ↗
41. RRI (1 Oktober 2026): Bareskrim Polri tetapkan empat korporasi jadi tersangka karhutla ↗
42. Periskop (29 September 2026): Karhutla 10.958 hektare, Kemenhut cabut 5 PBPH dan bekukan 13 izin ↗
43. Kementerian Kehutanan, Siaran Pers SP.544/HKLN/09/2026 (21 September 2026): Menhut kembali cabut izin 5 perusahaan terkait karhutla ↗
44. Ditjen Gakkum Kehutanan: Mekanisme pelaporan kejadian kebakaran hutan dan lahan, Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera ↗
45. Permenkominfo No. 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (JDIH BPK) ↗
46. Website resmi Polri ↗
47. RRI (6 September 2026): Tangani dampak karhutla, Kemenhut perkuat call center penyelamatan satwa ↗
48. Kementerian Sekretariat Negara (21 September 2026): Pemerintah perkuat pengendalian karhutla, hotspot nasional turun 844 titik ↗

Diperiksa 2026-10-01. Fakta, angka, dan aturan dapat berubah; periksa tanggal pada sumber aslinya. Laporkan kesalahan melalui halaman koreksi. Kirim koreksi

Isu satwa lainnya