Jenis penggalangan dana untuk hewan dan cara memeriksanya

Cek izin pengumpulan uang atau barang (PUB)

Di Indonesia, setiap pengumpulan uang atau barang dari masyarakat memerlukan izin lebih dahulu (UU 9/1961 Pasal 2 ayat (1)). Izin diberikan kepada masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, yaitu perkumpulan atau yayasan (Permensos 8/2021 Pasal 3). Perlindungan satwa dan pelestarian lingkungan termasuk tujuan yang sah (Pasal 12 ayat (1) huruf g dan h).

Yang tidak perlu izin: zakat, pengumpulan di tempat ibadah, keadaan darurat di lingkungan terbatas, gotong royong di sekolah, kantor, RT/RW, atau desa, dan pertemuan terbatas yang spontan (Permensos 8/2021 Pasal 4 sebagaimana diubah Permensos 8/2024).

Siapa pemberi izin bergantung pada wilayahnya (Permensos 8/2021 Pasal 9): Menteri Sosial bila lebih dari satu provinsi, satu provinsi tetapi pemohon berkedudukan di provinsi lain, atau untuk bantuan ke luar negeri; gubernur bila lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi; bupati/wali kota bila hanya di satu kabupaten/kota. Izin berlaku paling lama 3 bulan dan bisa diperpanjang sekali paling lama 1 bulan (Pasal 11).

Cara mengecek: Kemensos menyediakan halaman Cek Program di simugbpub.kemensos.go.id untuk memeriksa program PUB yang terdaftar di Kementerian Sosial (isi nama lembaga dan nama program, lalu kode captcha). Surat izin digital ditandatangani secara elektronik dan memuat QR Code agar masyarakat bisa memeriksa legalitasnya. Izin yang diterbitkan gubernur atau bupati/wali kota mungkin tidak tampil di sana; tanyakan ke dinas sosial atau DPMPTSP setempat.

Penyelenggara tanpa izin dapat dikenai teguran tertulis dan diumumkan secara terbuka di media, selain sanksi pidana sesuai peraturan (Permensos 8/2021 Pasal 29 dan 30; UU 9/1961 Pasal 8).

Dasar: UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Pasal 2 ayat (1) ↗ · Permensos No. 8 Tahun 2021, Pasal 12 ayat (1) ↗ · Keputusan Dirjen Pemberdayaan Sosial No. 78/5/SK/HK.01/4/2026 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan PUB, Lampiran I Bab II huruf d angka 7 huruf e ↗ · Permensos No. 8 Tahun 2024 (perubahan Permensos 8/2021), Pasal I angka 1 (Pasal 4) ↗ · Kementerian Sosial, SIMUGB-PUB: Cek Program ↗ · Kementerian Sosial: Kemensos Luncurkan Aplikasi Permudah Izin Sumbangan dan Undian Berhadiah (27 Desember 2024) ↗

Apa yang wajib dilakukan penggalang berizin

Penggalang berizin wajib melaporkan penyelenggaraan PUB beserta bukti pertanggungjawaban: rincian hasil pengumpulan, rincian penyaluran, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dokumentasi penyaluran, dan hasil audit akuntan publik bila pengumpulan di atas Rp500 juta. Laporan disampaikan kepada pemberi izin paling lambat 30 hari setelah penyaluran selesai (Permensos 8/2021 Pasal 25).

Dana untuk kebutuhan nonfisik harus disalurkan paling lambat 3 bulan setelah masa pengumpulan berakhir, dan untuk pembangunan atau rehabilitasi fisik paling lambat 1 tahun (Permensos 8/2021 Pasal 14).

Biaya penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dibatasi paling banyak 10% dari hasil pengumpulan (PP 29/1980 Pasal 6 ayat (1)); Kemensos menjelaskan batas ini tidak berlaku untuk sumbangan korban bencana.

Sejak 2024, pemohon izin juga menyatakan bersedia menampilkan profil lembaga yang paling sedikit memuat sejarah, pengurus, kegiatan, alamat, dan nomor telepon (Permensos 8/2024, Pasal 5 ayat (1) huruf k). Pengumpulan berizin tidak boleh berbentuk aset kripto, sistem pembayaran luar negeri, atau rekening bank luar negeri (Kepdirjen Pemberdayaan Sosial 78/2026).

Anda boleh menanyakan semua hal ini kepada penggalang. Masyarakat juga dapat memantau penyelenggaraan PUB dan melaporkan hasilnya melalui sistem daring Kemensos (Kepdirjen 78/2026, Bab III).

Dasar: Permensos No. 8 Tahun 2021, Pasal 25 ayat (2) huruf d ↗ · PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Pasal 6 ayat (1) ↗ · Kementerian Sosial, SIMUGB-PUB: Perizinan Pengumpulan Uang/Barang ↗ · Permensos No. 8 Tahun 2024, Pasal I angka 2 (Pasal 5 ayat (1) huruf k) ↗ · Keputusan Dirjen Pemberdayaan Sosial No. 78/5/SK/HK.01/4/2026, Lampiran I Bab III ↗

Cek badan hukum yayasan atau perkumpulan

Yayasan baru berstatus badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan Menteri (UU 16/2001 Pasal 11 ayat (1) sebagaimana diubah UU 28/2004). Data yayasan dan perkumpulan berbadan hukum bisa dicari di AHU Online milik Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum (ahu.go.id, menu Pencarian Yayasan dan Pencarian Perkumpulan).

Cocokkan nama lengkap lembaga di poster atau unggahan dengan nama di AHU. Nama yang mirip dengan lembaga terkenal, atau nama yang tidak ditemukan sama sekali, perlu diwaspadai. Terdaftar sebagai badan hukum belum berarti punya izin PUB; keduanya perlu dicek.

Dasar: UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal I angka 3 (Pasal 11 ayat (1)) ↗ · Ditjen AHU, Kementerian Hukum: Pencarian Yayasan ↗ · Ditjen AHU, Kementerian Hukum: Pencarian Perkumpulan ↗ · Permensos No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang, Pasal 3 ayat (2) ↗ · Keputusan Dirjen Pemberdayaan Sosial No. 78/5/SK/HK.01/4/2026 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan PUB, Lampiran I Bab I huruf D angka 2 ↗

Minta laporan tahunan dan laporan keuangan

Pengurus yayasan wajib menyusun laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, paling lambat 5 bulan setelah tahun buku ditutup (UU 16/2001 Pasal 49 ayat (1)). Ikhtisarnya diumumkan di papan pengumuman kantor yayasan (UU 28/2004, Pasal 52 ayat (1)).

Yayasan yang menerima bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500 juta atau lebih dalam satu tahun buku, atau memiliki kekayaan di luar wakaf Rp20 miliar atau lebih, wajib mengumumkan ikhtisar laporan keuangannya di surat kabar harian berbahasa Indonesia dan laporan keuangannya wajib diaudit akuntan publik (UU 28/2004, Pasal 52 ayat (2) dan (3)).

Lembaga kecil mungkin tidak wajib diaudit, tetapi tetap seharusnya bisa menjelaskan program dan penggunaan dana. FTC Amerika Serikat menyarankan untuk curiga bila informasi rinci tentang misi dan program lembaga tidak bisa ditemukan.

Dasar: UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 49 ayat (1) ↗ · UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Yayasan, Pasal 52 ayat (2) huruf a ↗ · U.S. Federal Trade Commission: Before Giving to a Charity ↗

Satwa liar dilindungi: siapa yang boleh merawat

Setiap orang dilarang memburu, menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, atau memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan hidup (UU 5/1990 Pasal 21 ayat (2) huruf a sebagaimana diubah UU 32/2024). Pengecualian hanya untuk penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis (UU 5/1990 Pasal 22 ayat (1)).

Penyelamatan satwa dilakukan menurut Permen LHK 17/2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa: tim penilai ditetapkan Kepala Balai KSDA atau Balai Taman Nasional (Pasal 5 ayat (1)), dokter hewan wajib dilibatkan (Pasal 8 ayat (1)), dan pelepasliaran dilakukan bersama balai setempat dengan berita acara (Pasal 26 ayat (1)). Warga yang terlanjur memelihara satwa dilindungi dapat menyerahkannya secara sukarela (Pasal 7 ayat (6)).

Pusat penyelamatan dan pusat rehabilitasi satwa adalah lembaga konservasi untuk kepentingan khusus (Permen LHK P.22/2019 Pasal 1 angka 10 dan Pasal 7 ayat (2)). Pengelolaannya dilakukan melalui kerja sama dengan mitra kerja berbadan hukum, misalnya yayasan atau lembaga swadaya masyarakat (Pasal 20 dan 21).

Tanda bahaya: penggalangan yang memperlihatkan seseorang memelihara satwa liar dilindungi di rumah, meminta dana untuk "biaya perawatannya", atau menawarkannya untuk "diadopsi". Memajang satwa dilindungi di media elektronik untuk tujuan komersial tanpa izin juga dilarang (UU 5/1990 Pasal 21 ayat (2) huruf f sebagaimana diubah UU 32/2024).

Dasar: UU No. 32 Tahun 2024, Pasal I angka 10 (Pasal 21 ayat (2) huruf f) ↗ · UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 22 ayat (1) (tidak diubah oleh UU 32/2024) ↗ · Permen LHK No. 17 Tahun 2024, Pasal 7 ayat (6) ↗ · Permen LHK No. P.22 Tahun 2019 tentang Lembaga Konservasi, Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (2) ↗

Waspadai video "penyelamatan" yang direkayasa

Konten penyelamatan palsu memperlihatkan hewan yang sengaja ditempatkan dalam bahaya agar pembuat konten bisa tampil "menyelamatkannya". Dalam enam minggu pemantauan, Social Media Animal Cruelty Coalition (SMACC) mengumpulkan lebih dari 1.000 tautan konten semacam ini yang ditonton lebih dari 572 juta kali; 21% pembuatnya meminta donasi dengan dalih membantu hewan.

Ciri yang disebut SMACC: tidak ada lembaga perlindungan hewan sungguhan yang terlibat, satu akun punya banyak video "penyelamatan", tidak ada kabar lanjutan tentang nasib hewannya, "penyelamat" selalu orang yang sama, pertemuan hewan yang janggal (misalnya ular melawan anak kucing), perekam menunda pertolongan demi merekam, dan banyak sudut kamera yang menunjukkan adegan sudah disiapkan.

Jangan menyukai, membagikan, atau berdonasi ke konten seperti itu; laporkan ke platformnya. Menyakiti atau melukai hewan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut adalah tindak pidana (KUHP Pasal 337).

Dasar: Social Media Animal Cruelty Coalition: Fake rescue content, all you need to know ↗ · Social Media Animal Cruelty Coalition: Spot the Scam, Unmasking Fake Rescues (report page) ↗ · UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (berlaku 2 Januari 2026), Pasal 337 ayat (1) huruf a ↗

Cek foto dan nomor rekening

Lakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) pada foto penggalangan. FTC Amerika Serikat mencatat penipu sering memakai foto curian dan menyalin cerita orang lain.

Periksa nomor rekening atau dompet digital tujuan di CekRekening.id milik Kementerian Komunikasi dan Digital, yang menunjukkan apakah rekening itu pernah dilaporkan atas dugaan penipuan. Rekening yang tidak muncul belum tentu aman.

Penggalangan berizin mencantumkan rekening atau wadah penampung dana dalam berkas izinnya (Permensos 8/2021 Pasal 5 ayat (1) huruf e), dan izin dipegang lembaga berbadan hukum (Pasal 3). Permintaan transfer ke rekening pribadi untuk penggalangan terbuka perlu dipertanyakan.

Dasar: U.S. Federal Trade Commission: Donating Through Crowdfunding, Social Media, and Fundraising Platforms ↗ · JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital: Infografis Layanan Cek Rekening ↗ · Permensos No. 8 Tahun 2021, Pasal 5 ayat (1) huruf e ↗ · Keputusan Dirjen Pemberdayaan Sosial No. 78/5/SK/HK.01/4/2026 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan PUB, Lampiran I Bab I huruf D angka 2 ↗

Tanda-tanda yang baik

Izin PUB bisa diperiksa (misalnya lewat Cek Program Kemensos atau QR Code pada surat izin), dan nama lembaga tercatat di AHU Online.

Ada laporan tahunan dan laporan keuangan; untuk lembaga besar, laporan keuangan diaudit akuntan publik (UU Yayasan Pasal 52; Permensos 8/2021 Pasal 25).

Profil lembaga jelas: sejarah, pengurus, kegiatan, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi (Permensos 8/2024, Pasal 5 ayat (1) huruf k).

Untuk satwa liar: ada kerja sama yang bisa diverifikasi dengan BKSDA atau Balai Taman Nasional, dokter hewan terlibat, dan ada kabar lanjutan tentang nasib satwa (Permen LHK 17/2024).

Anda tidak didesak berdonasi saat itu juga dan pertanyaan Anda dijawab dengan rincian, bukan hanya cerita yang menyentuh.

Dasar: Kementerian Sosial: Kemensos Luncurkan Aplikasi Permudah Izin Sumbangan dan Undian Berhadiah (27 Desember 2024) ↗ · UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Yayasan, Pasal 52 ayat (1) dan (3) ↗ · Permensos No. 8 Tahun 2024, Pasal I angka 2 (Pasal 5 ayat (1) huruf k) ↗ · Permen LHK No. 17 Tahun 2024, Pasal 26 ayat (1) ↗ · UK Charity Commission and Fundraising Regulator: Donate with Confidence ↗

Apakah donasi bisa mengurangi pajak?

Hanya dalam kasus tertentu. PP 93/2010 Pasal 1 membatasi sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pada lima jenis: penanggulangan bencana nasional (melalui badan penanggulangan bencana atau pihak yang berizin mengumpulkan dana bencana), penelitian dan pengembangan melalui lembaga litbang, fasilitas pendidikan melalui lembaga pendidikan, pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial. Kesejahteraan hewan tidak disebut sebagai kategori tersendiri.

Syaratnya antara lain: pemberi punya penghasilan neto fiskal pada tahun pajak sebelumnya, sumbangan tidak membuat rugi, ada bukti sah, dan lembaga penerima memiliki NPWP (Pasal 2). Jumlahnya paling banyak 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya (Pasal 3), dan tidak berlaku untuk pihak yang punya hubungan istimewa (Pasal 4).

PP 93/2010 masih berstatus berlaku di database peraturan BPK dan tidak tercantum dalam daftar peraturan yang dicabut PP 55/2022. Untuk kasus Anda sendiri, tanyakan ke kantor pajak atau konsultan pajak.

Dasar: PP No. 93 Tahun 2010, Pasal 3 ↗

Dijanjikan untung? Itu investasi, bukan donasi

Donasi tidak memberi imbal hasil. Bila sebuah ajakan "menyelamatkan satwa" menjanjikan bagi hasil atau keuntungan, itu tawaran investasi. Layanan urun dana yang diawasi OJK adalah penawaran efek kepada pemodal (POJK 17/2025 Pasal 1 angka 1), dan penyelenggaranya wajib memiliki izin usaha dari OJK (Pasal 20 ayat (1)); OJK mengumumkan penyelenggara berizin di situs webnya (Pasal 22 ayat (3)). Penggalangan donasi biasa diatur lewat izin PUB dari Kemensos atau pemerintah daerah, bukan lewat izin urun dana OJK.

Dasar: Peraturan OJK No. 17 Tahun 2025, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (3) ↗